Oleh: Fadjar Pratikto*
Ada yang menarik saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld ke China pada tahun 2007. Sebuah “buku putih” mengenai demokrasi di China, untuk pertama kalinya dikeluarkan. Dalam buku berjudul “Pembangunan Demokrasi Politik di China” itu, penguasa China mengindikasikan akan tetap meneruskan dominasi ideologi komunis dalam sistem politiknya dan menekankan kestabilan politik. “Tanpa stabilitas sosial, tidak bisa diharapkan adanya pembangunan ekonomi yang damai,” demikian tulisnya.
Buku setebal 74 halaman ini menjelaskan mengapa pemerintahan Partai Komunis China (PKC) baik bagi 1,3 miliar rakyatnya. Demokrasi China pun dirumuskan sebagai demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan PKC. Peran partai ini diyakini bisa menyatukan ratusan juta orang untuk bekerja membangun masa depan yang indah.
Sepintas diterbitkannya buku putih tersebut dimaksudkan untuk mengcounter pernyataan Rumsfeld dimana dalam kunjungan resminya ke China menyerukan soal keterbukaan dan demokrasi di negeri itu. Namun sebenarnya kedatangan pejabat Amerika Serikat ini hanyalah sebuah momentum untuk meluruskan opini buruk yang saat ini berkembang di dunia internasional berkaitan dengan kondisi hak asasi manusia dan demokrasi di negeri Tirai Bambu ini– terutama pasca beredarnya buku Jiuping atau “Sembilan Komentar (Mengenai Partai Komunis) ke seluruh dunia yang diorganisir oleh The Epoch Times.
Geliat Demokrasi
Seiiring dengan perkembangan ekonomi China yang pesat, dunia berharap banyak akan terjadinya perubahan politik di negeri itu. Sebab selama ini sistem satu partai yang diterapkan oleh rejim komunis China dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Selama ini, PKC memang telah menjadi pemain tunggal dalam percaturan politik nasional, dan sudah pasti tidak mengakui perbedaan pendapat, apalagi kelompok oposisi. Hal itu tentu saja berimplikasi pada kondisi hak asasi di sana yang sangat buruk. Pada tahun 2004 The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) mencatat China adalah negara dengan kondisi HAM terburuk di Asia.
Pasca pembantaian mahasiswa di Lapangan Tianamen, Beijing pada 4 Juni 1989 memang terkesan gerakan demokrasi di China mati suri. Semua elemen demokrasi tiarap, para mahasiswa kembali ke kampus untuk menyelesaikan kuliahnya, bahkan sebagian harus realitis masuk ke birokrasi pemerintahan. Para pimpinan aktivis mahasiswa yang hengkang ke luar negeri khususnya ke Taiwan dan Amerika Serikat hanya bisa menggalang perlawanan opini dalam skala sangat terbatas. Begitu pula para keluarga korban dalam peristiwa itu yang tergabung dalam Tiananmen Mothers hanya bisa mendesak pertanggungjawaban pemerintah atas kasus yang menewaskan anggota keluarganya itu.
Justru yang menonjol saat ini adalah gerakan non-politis yang dipelopori oleh kelompok spiritual. Kelompok ini antara lain para pendeta dan penganut Katholik di sebagian wilayah China, kaum muslim berbahasa Turki di Uighur Xinjiang Barat, kelompok Tantra Tibet (Tibetan) yang mengungsi di India, serta pengikut Falun Gong di dalam dan luar negeri. Selama lima tahun terakhir ini, mereka cukup gigih memperjuangkan kebebasan berkeyakinan. Tekanan keras yang diambil rejim komunis dalam realitasnya justru membuat gerakan ini makin kuat dan mendapat simpatik luas dikalangan masyarakat. Kasus penindasan terhadap Falun Gong paling tidak telah membuktikan hal itu.
Bersamaan dengan itu, fenomena lain yang menarik adalah gerakan demokrasi di tingkat lokal sudah mulai muncul ke permukaan. Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa selama tahun 2004 telah terjadi gerakan massa anti kekerasan berskala besar sebanyak 60 ribu kasus atau rata-rata per hari 164 kasus. Angka tersebut bisa lebih besar lagi mengingat penguasa komunis sangat pandai menutupi kasus-kasus perlawanan rakyat semacam ini.
Kasus terbaru yang sedang menjadi perhatian internasional adalah gerakan demokrasi di Taishi, sebuah desa kecil dengan 2075 penduduk di Selatan China propinsi Guangdong. Sejak Juli lalu, lebih dari 400 penduduk menandatangani petisi untuk menggantikan kepala desa Chen Jinsheng, yang dicurigai telah menggelapkan uang desa. Warga menginginkan kepala desa dipilih langsung oleh mereka sendiri tanpa intervensi PKC. Hingga kini, perlawanan rakyat Taishi masih berlangsung meskipun mereka dihadapi dengan kekerasan.
Gelombang Pengunduran diri
Kalau melihat peta kekuatan demokrasi di China mungkin terlihat masih lemah. Sejauh ini belum ada sebuah organisasi massa atau partai politik lain di luar PKC yang secara riil memiliki kemampuan mendorong proses demokratisasi secara luas. Disinilah kelihaian PKC selama 56 tahun berkuasa tanpa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bersaing secara sehat menggalang dukungan bagi rakyatnya. Selama itu juga tidak pernah digelar pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. Semua jalur politik dimonopili secara mutlak oleh PKC tanpa reserve.
Di luar dugaan, saat ini muncul harapan baru bagi gerakan demokrasi di China sejak diterbitkannya buku Jiuping atau Sembilan Komentar (Mengenai Partai Komunis) oleh koran berbahasa Mandarin Dajiyuan (The Epoch Times) pada akhir 2004 lalu. Bagaikan sebuah kotak Pandora, begitu dibuka muncul alunan musik dan gerakan tarian yang menggelora. Tak lama setelah beredarnya buku Jiuping ke seluruh penjuru dunia khususnya di Daratan China, setiap hari puluhan ribu orang secara terbuka mengundurkan diri dari keanggotaan PKC. Kini bahkan jumlah anggota PKC yang sudah mengundurkan diri mencapai sekitar 20 juta orang. Jumlah ini sangat signifikan mengingat dalam sejarah partai, belum pernah terjadi pengunduran diri anggotanya secara massal.
Selain penyebarluasan Jiuping, di luar negeri The Epoch Times mengorganisir diskusi dan seminar dengan tema kejahatan PKC, serta mengadakan pawai seruan mengundurkan diri dari PKC di sejumlah China Town di sejumlah negara seperti Amerika, Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Awal Oktober 2006 lalu, ribuan warga Taiwan dan Jinmen mengadakan gerakan mendukung 5 juta orang yang mengundurkan diri dari PKC. Mereka juga mendesak pemimpin PKC sekaligus Presiden China saat ini Hu Jintao, supaya meniru jejak Presiden Uni Soviet terdahulu, Mikhail Gorbachev, yakni membubarkan PKC dan mendirikan partai baru yang lebih demokratis. Puluhan balon bertuliskan ajakan untuk mundur dari PKC yang ditujukan kepada warga China juga dilepaskan.
Di beberapa negara, kini bahkan telah dibentuk “Tuitang Center” yang secara aktif menggalang pengunduran diri dari PKC. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengirim surat serta secara langsung mengkontak orang-orang di Daratan China, menjelaskan tentang pentingnya melepaskan diri dari ikatan partai komunis, dan bahayanya mempertahankan ideologi komunis, serta mencatat mereka yang mau mengundurkan diri. Tidak hanya itu, di dalam negeri informasi tentang buku Jiuping serta himbauan untuk mundur dari PKC dalam bentuk poster mulai ramai terpasang di tempat-tempat keramaian dan di kampus-kampus sejumlah kota. Agustus lalu, sebuah siaran singkat tentang buku Jiuping dan fenomena banyaknya anggota partai yang mundur dari PKC juga sempat menyisip di sejumlah stasiun TV termasuk televisi milik pemerintah CCTV.
Penguasa komunis China tentu tidak tinggal diam melihat kenyataan mulai terancamnya kekuasaan PKC. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung penyebaran buku Jiuping ke dalam negeri. Untuk menandangi buku Jiuping, diterbitkan Jiuping palsu yang isinya telah memutarbalikan fakta kejahatan PKC. Guna mempertahankan keanggotaan partai, mereka juga menggalakan “pendidikan kembali” ideologi komunis bagi para anggotanya. Pendaftaran anggota baru partai juga dilakukan dimana-mana dengan persyaratan yang lebih gampang dari pada sebelumnya. Dan, terakhir dikeluarkan buku putih “Pembangunan Demokrasi Politik di China” untuk menegaskan dominasi PKC—yang secara politik mengisyaratkan masih kuatnya klik Jiang Zemin ditubuh partai. Dominasi klik Jiang yang korup membuat Hu Jintao masih ragu untuk mereformasi politik.
Langkah-langkah yang diambil rejim komunis China agaknya tidak akan menyurutkan semangat demokrasi yang sudah tak bisa dibendung lagi. Rakyat China semakin banyak yang berani melepaskan diri dari ikatan PKC yang sekian lama telah membelenggu kebebasannya. Sistem komunis yang mendasarkan pada sentralisme kekuasaan dianggap sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat China yang sedang berubah cepat mengikuti arus besar sejarah. Mereka menginginkan Tiongkok baru tanpa keberadaan partai komunis. ***
*Penulis adalah pemerhati Tiongkok
Kabar Tiongkok 