Tesis Kennedy dan China

  • A. Dahana, Pengamat China

Buku itu muncul lebih dari 23 tahun silam, namun pesan yang disampaikannya bergema kembali. The Rise and Fall of the Great Powers terbit pada 1987, ditulis Paul Kennedy, sejarawan dari Yale University. Begitu muncul, segera saja ia menjadi fokus perhatian dan kemudian menjadi salah satu best sellers untuk kategori nonfiction di belahan bumi Barat.

Tesis yang dikemukakannya pada dasarnya sederhana. Pada buku tebal yang sebenarnya bisa menjadi dua jilid itu Kennedy mengatakan, sejarah sejak awal abad ke-16 sampai abad ke-20 telah membuktikan bahwa biaya yang harus dipikul oleh negara-negara adikuasa untuk mempertahankan kepentingan yang begitu luas di seantero jagat ini sangat besar. Dan itu menyebabkan hampir semua adikuasa di zamannya itu bangkrut.

Untuk membuktikan tesisnya relevan, Kennedy menunjuk pada berbagai imperium di Eropa yang berlagak sebagai “preman” dunia pada zamannya, dan akhirnya menjadi kekuatan yang tidak lagi diperhitungkan. Sebagai contoh ia menunjuk Spanyol, Inggris, Portugis, dan Prancis pada era Napoleon. Negara-negara itu tak mampu lagi menanggung beban keuangan yang harus dikeluarkan untuk membiayai, khususnya, operasi militer mereka. Kennedy menggunakan kata kunci overstretch atau, apabila diterjemahkan secara bebas, ambisi untuk menguasai dan menanamkan pengaruh yang kelewat luas.

Dalam kalimat yang lebih sederhana, ia hendak menyampaikan pesan bahwa politik luar negeri yang biasanya berkembang menjadi perang di seberang lautan dan kemudian bagaimana mempertahankan kepentingan di sana kalau kemenangan sudah di tangan itu sangat berhubungan erat dengan ekonomi. Atau semua raja, presiden, despot, diktator, dan kepala negara harus berpikir bahwa, sebelum melakukan petualangan militer di luar negeri, hendaknya ia bertanya kepada dirinya sendiri, “Berapa biayanya?” Ini rupanya sering dilupakan para penguasa dunia di masa lalu itu.

Buku itu keluar menjelang bab penutup Perang Dingin. Empat tahun setelah itu Perang Teluk meletus dengan serbuan Amerika untuk mengusir Irak di bawah Saddam Husein, yang menginvasi Kuwait. Kemenangan tentu saja ada di tangan adikuasa yang bernama Amerika. Karenanya, kritik kemudian datang bertubi-tubi kepada Kennedy. Sayangnya, kritik-kritik tersebut tidak ditujukan kepada tesis sentral Kennedy tentang hubungan erat antara perang untuk melindungi kepentingan global suatu negara dan biaya yang harus dipikul. Sebab, memang ada beberapa perkiraan dalam buku itu yang meleset. Ia misalnya mengatakan Uni Soviet akan terus berpegang pada komunisme, dan bahwa Jepang akan terus menjadi salah satu mesin perekonomian dunia.

Namun, tesis utamanya bahwa politik luar negeri itu berhubungan erat dengan ekonomi tampaknya tak terbantahkan. Bukti yang nyata adalah bubar jalannya Uni Soviet lantaran perekonomiannya yang tak mampu mendukung ambisinya untuk mempertahankan hegemoni di Eropa Timur, ditambah dengan keterlibatannya dalam konflik di Afganistan, atas alasan mempertahankan lingkungan pengaruh di Asia Tengah. Bukan hanya ekonominya yang rusak, tentaranya pun babak-belur oleh perlawanan Taliban.

Buku Kennedy seakan terlupakan selama lebih dari 20 tahun. Maklum, Amerika telah keluar sebagai pemenang Perang Dingin dan menjadi satu-satunya adikuasa. Bahkan Francis Fukuyama keluar dengan tesisnya yang begitu pongah tentang The End of History (Berakhirnya Sejarah), yang mengatakan bahwa kapitalisme dan demokrasi telah mengalahkan komunisme. Itu ditandai oleh keruntuhan Tembok Berlin, lenyapnya Uni Soviet, dan melemahnya komunisme. Tapi perkembangan politik dan ekonomi global ternyata tak seperti yang diprediksi Fukuyama.

Dampak dari berakhirnya Perang Dingin memang besar untuk Amerika. Clinton, yang waktu itu presiden, mengurangi anggaran persenjataan yang menggembung selama pemerintahan Ronald Reagan. Sebagai akibatnya, langkah itu berhasil mengatasi defisit, dan perekonomian Amerika membaik. Pemerintah Clinton dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang sukses, khususnya dalam bidang perekonomian.

Namun, akhir-akhir ini buku karya Kennedy mendapat perhatian kembali dan dianggap relevan dan yang menjadi topik perbincangan tak lain adalah tesis sentralnya, yakni keterikatan antara ekonomi dan politik luar negeri. Ini khususnya dihubungkan dengan fakta nyata ketika perekonomian Amerika tengah melambat dan itu dikaitkan dengan petualangan militer, yakni invasi ke Irak dan Afganistan. Malahan akhir-akhir ini ada tanda-tanda Amerika hendak terjun ke dalam konflik di Libya atas dasar kemanusiaan.

Para ekonom, antara lain pemenang Hadiah Nobel Joseph Stiglitz, menyebut keterlibatan Amerika di Irak dan Afganistan sebagai “Perang Tiga Triliun Dolar”. Seterusnya ia mengatakan biaya yang harus dipikul negeri itu buat invasi atas Irak dan Afganistan berkisar sepuluh kali ongkos Perang Teluk. Perlu juga dicatat, walaupun perekonomiannya sedang melemah, biaya yang dikeluarkan Amerika di bidang militer demi mempertahankan status sebagai satu-satunya adidaya hampir mendekati setengah dari jumlah dana yang dikeluarkan untuk persenjataan oleh semua negara di atas dunia ini. Jadi, buah pikiran Kennedy, yang dulu menjadi sasaran kritik, kini tampaknya justru menjadi topik yang dibicarakan kembali.

Lalu, bagaimana teori Kennedy apabila diterapkan terhadap China sebagai kekuatan baru yang tengah bangkit? Konsep China untuk melindungi kepentingan globalnya adalah dengan menggunakan kekuatan lunak, khususnya ekonomi. Sebagai negara paling kaya dengan pertumbuhan di atas 8,5 persen per tahun, ia menggunakan kekuatan ekonomi ini. Investasi globalnya sangat kentara di Afrika dan dunia Arab, khususnya di bidang energi. Ia tak segan membeli dan menginvestasikan dana di kedua benua itu untuk menutupi kebutuhan akan minyak sebagai lokomotif perkembangan perekonomiannya.

Khusus di bidang militer, walaupun telah menjadi kekuatan kedua setelah Amerika, China tampaknya sangat hemat dalam menggunakan ototnya. Ia bersikap “galak” di wilayah yang dianggap sangat penting untuk keamanan dan kepentingan nasionalnya. Katakanlah dalam menghadapi Jepang pada kasus Pulau Senkaku. Itu dibuktikan dengan dua insiden di kawasan pulau itu, dan beberapa tahun silam sebuah kapal selam nuklir China diam-diam melanggar wilayah laut Jepang. Itu pun sebenarnya lebih banyak diwarnai oleh dendam sejarah terhadap negara kecil yang di masa lalu mampu mempermalukan China itu—akhir abad ke-19 dan Perang Dunia II.

Sikap galak juga diperlihatkan dalam hal Taiwan. Pulau ini selalu dianggap sebagai wilayah yang tak terpisahkan dari China. Sikap keras China juga kelihatan atas kasus Laut China Selatan, berhubung di sana konon terkandung deposit minyak dan mineral berharga lainnya. Silang sengketa kedaulatan atas beberapa bagian dari Laut China Selatan terjadi dengan tak kurang dari lima negara, yang sampai kini masih menggantung. Beberapa pakar strategi mengatakan cepat atau lambat China akan berurusan dengan Indonesia perihal kedaulatan atas Natuna. Sebab, beberapa tahun silam pemerintah China telah menerbitkan peta yang menunjukkan bahwa wilayah itu merupakan bagian dari China.

Para pemimpin China berkali-kali mengatakan, menanjaknya kekuatan negaranya adalah dengan tujuan damai (peaceful rising) dan ia tak akan menjadi ancaman bagi perdamaian dan ketertiban global. Pernyataan ini kelihatan dalam anggaran biaya kemiliterannya (diperkirakan US$ 91 miliar) yang jauh lebih rendah dari anggaran untuk menjaga keamanan domestik (diperkirakan US$ 95 miliar).

Namun, seperti yang ditulis Kennedy, kekuasaan selalu mengundang ambisi untuk memperluas lingkungan pengaruh dan kemudian mempertahankannya. Perkembangan di dunia Arab dewasa ini, dengan timbulnya kerusuhan antikediktatoran, merupakan batu ujian atas sikap yang hanya mau menggunakan kekuatan lunak dan sebegitu jauh China mampu menahan diri. Ketika kepentingan ekonomi China di Libya diserang, Beijing hanya mengirim pesawat terbang untuk mengangkut warganya dari wilayah bergolak tersebut. Ujian berikutnya adalah Afrika, di mana China banyak menanam miliaran dolar di bidang perminyakan. Afrika selalu bergolak karena otoritarianisme, perang, dan korupsi menjadi ciri utama benua itu. Sudah banyak kritik yang dilontarkan kepada Beijing yang, demi kepentingan nasionalnya, mau bersahabat dengan para despot dan diktator yang korup.

(Sumber: Koran Tempo, Edisi 18 Maret 2011)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: